Cakupan Perlindungan Bagi Pekerja Rentan di PPU Bakal Bertambah
Focuskaltim.com, Penajam – Setelah menjabat selama lebih kurang tiga pekan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menilai masih banyak pekerja di Kabupaten PPU yang harus di lindungi, khususnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Perihal ini dikatakan Makmur Marbun dalam Audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten PPU, Jumat, (13/10/2023) siang.
“Setelah saya melihat dan mengamati langsung,ternyata masih banyak pekerja rentan kita di PPU baik nelayan, pedagang, petani dan lainnya yang perlu kita lindungi. Ini harus kita upayakan,” kata Makmur Marbun saat ditemui usai pertemuan ini.
Dia mengatakan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten PPU ini harus terus meningkat. Dia juga akan melihat APBD PPU arahnya kemana, termasuk didalamnya peruntukan anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang ada di PPU.
“Tahun ini kita buat 5000 peserta dan tahun depan pasti kita tambah lagi. Tapi yang jelas harus ada peningkatan disana. Saya fikir kalau kepentingannya untuk masyarakat kenapa tidak,” tegasnya.
Sementara itu , Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengatakan bahwa pihaknya melihat masih ada ruang untuk melindungi masyarakat di kabupaten PPU.
“Kalau secara formal kepesertaan di PPU sudah dikisaran 80 persen. Artinya sisanya tinggal dikisaran 10 ribuan orang. Sementara kalau informal masih cukup banyak dikisaran 20 ribuan. Nah jumlah 30 ribuan jiwa ini bagamana caranya dapat kita sertakan. Ini kita bicarakan dengan Pak Pj.” kata Zainudin.
Selanjutnya, sambung dia, untuk tahapan ini akan di siapkan regulasinya. Kemudian untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini ada anggarannya sebesat Rp.16.500/orang untuk masyarakat di kabupaten PPU.
“Nah itu coba kita intervensi ini agar program pemerintah dalam rangka pementasan kemiskinan dan sebagainya itu jalan. Ini yang lagi kita bicarakan juga dengan pak bupati,” tuturnya.
Di Kalimantan Timur, sendiri tambah dia, PPU masih diurutan ke empat terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini. Namun jika upaya-upaya regulasi dan semacamnya ini terwujud capaian itu dapat ditingkatkan bahkan menjadi teratas di kaltim.
“Iya sebenarnya bisa jadi full coverage Jamsostek bisa jadi nomor satu. Sebenarnya itu yang kita lihat, ” bebernya.
Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh jajaran Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan pusat tampak Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Muhyidin, Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan, Ady Hendratta, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab PPU. (Adv/Humas)
