Di Demo Atas Kelangkaan Elpiji Melon, Makmur Marbun Tegaskan Sudah Ambil Langkah Konkrit
Focuskaltim.com, Penajam – Puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kamis, (11/1/2024). Massa menuntut pemerintah daerah memberikan solusi terkait sejumlah permasalahan, diantaranya mengatasi kelangkaan elpiji 3 kg.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi ini Ibrahim mengatakan bahwa, keluhan utama masyarakat yakni sulitnya mendapatkan gas Elpiji. Dia menjelaskan bahwa, selama ini tabung gas 3 kg sangat sulit ditemui masyarakat.
“Jika mencari sejak pagi, hingga malam hari pun tabung gas tak kunjung didapatkan,” ungkapnya.
Dia menambahkan, apabila mendapatkan tabung gas, masyarakat harus membayar dengan harga jauh diatas harga eceran tertinggi. Masyarakat mendapatkan gas elpiji melon rerata dengan harga Rp35 – Rp50 ribu per tabung. Sementara HET gas elpiji sendiri dipatok Rp25 ribu.
Ibrahim menilai, upaya sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan Pj Bupati Makmur Marbun belum membuahkan hasil positif. Selain masih minimnya ketersediaan gas elpiji, harga yang didapat masyarakat di tingkat pengecer masih tinggi.
“Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Elpiji langka itu seolah ada pembiaran, saya bawa tabung gas dari pagi sampai malam tidak ketemu, bagaimana kita mau masak,” terangnya
Harga gas elpiji yang dinaikkan oleh pengecer itu, kata Ibrahim karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Ketegasan pemerintah diperlukan, karena kejadian ini juga terus berulang.
“Anehnya pengecer itu bisa mendapatkan tabung gas, tapi masyarakat tidak, itu karena pemerintah tidak mengawasi,” ujarnya. (*).
Sementara itu, Pj Bupati Makmur Marbun saat menemui massa menyatakan tidak berdiam diri terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sidak yang dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan hingga mencegah adanya penimbunan.
Bahkan, pihaknya telah memanggil PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan dan para pimpinan Agen Penyalur Elpiji yang berada di PPU.
“Dan saya saat itu juga minta agar kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan. Kami dari pemda bahkan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu,” ujarnya.
Makmur Marbun juga mengungkapkan, kelangkaan gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di Benuo Taka lantaran diduga sebagian pasokan gas elpiji 3 Kg PPU dijual ke Kabupaten Paser.
Karena, harga gas elpiji di Kabupaten Paser lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 Kg yang ditetapkan Pemkab PPU.
“Gas elpiji 3 Kg banyak yang lari ke Paser karena harganya lebih mahal. Saya berjanji, masalah ini akan saya benahi,” terangnya.
Makmur Marbun mengungkapkan di hadapan puluhan pendemo, bahwa pemerintah daerah akan mengajukan penambahan kuota gas elpiji 3 Kg ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Karena adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pemakaian gas elpiji 3 Kg terus mengalami peningkatan. Namun, tidak ada penambahan kuota gas elpiji 3 Kg.
“Sekarang PPU tidak boleh lagi disamakan dengan kondisi dulu, setelah adanya pembangunan IKN maka kuotanya harus ditambah,” tandasnya. (*)
