Gelar Rakor se-Kaltim, Makmur Marbun Sebut Jadi Upaya Cegah Human Error di Sektor Konstruksi
Focuskaltim.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (22/11/2023) pagi. Kegiatan itu resmi dibuka oleh Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltim, Ichwansyah.
Dalam agenda tersebut juga menghadirkan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Nicodemus Daud, sebagai narasumber utama.
Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi sub urusan jasa konstruksi kabupaten/kota se-Kaltim di Kabupaten PPU tersebut. Terlebih, saat ini PPU merupakan kabupaten yang sedang pesat pembangunannya terkhusus sejak hadirnya Ibukota Negara (IKN) di sebagian wilayah itu.
“Saya menyadari betapa pentingnya peran jasa konstruksi dalam membangun infrastruktur yang berkualitas untuk masyarakat termasuk di Kabupaten PPU,” paparnya.
Sosok kepala daerah yang dikenal tegas ini juga menyatakan bahwa jasa kontruksi memang harus ada di kabupaten/kota di Kaltim termasuk PPU yang merupakan Serambi Nusantara ini.
Tantangan yang dihadapi oleh sektor konstruksi bebernya, tentunya tidaklah sedikit. Oleh karena itu jelas dia, dibutuhkan kolaborasi yang erat antar pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen membangun sinergi dalam upaya mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
“Jadi pembinaan jasa kontruksi itu sudah harus ada. Karena jangan sampai ada kecelakaan kontruksi yang terjadi akibat kesalahan manusia atau human error. Ini juga menjadi ajang yang sangat bagus untuk bertukar informasi agar bagaimana jasa kontruksi kedepan, apalagi adanya IKN,” ucapnya.
Di Kabupaten PPU kurang lebih 1.300 tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat, sedangkan jumlah masyarakat yang bekerja dibidang konstruksi berdasarkan data BPS yaitu sekitar 5.400 orang, sehingga masih terdapat gap tenaga kerja disektor konstruksi yang belum memiliki sertifikat.
Pada Tahun Anggaran 2024, pihaknya telah mengusulkan bantuan keuangan spesifik untuk sub urusan jasa konstruksi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka percepatan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Konstruksi Terampil. Untuk itu, dengan adanya bantuan keuangan ini diharapkan dapat membantu percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten PPU.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya harap kita dapat berbagi strategi-strategi dan pengalaman dari berbagai Perangkat Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi se-Kalimantan Timur dan dapat bersama-sama membangun kelembagaan Sub Urusan Jasa Konstruksi se-Kalimantan Timur,” tutupnya.
Sementara itu Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltim, Ichwansyah sebelum membuka acara ini mengatakan bahwa pembangunan insfrastruktur yang sedang dilakukan oleh pemerintah memerlukan berbagai faktor pendukung untuk memastikan tahapan itu dapat berjalan dengan lancar. Salah satu faktor pendukung tersebut tambah dia, adalah tertib penyelenggaraan kontruksi.
“Salah satu indikatornya adalah terlaksananya pelaksanaan jasa kontruksi sesuai dengan peraturan yang di tetapkan,” kata dia.
Dalam beberapa tahun terakhir ujarnya, Kaltim telah mengalami perkembangan yang siknifikan diberbagai sektor pembangunan dimana menjadi salah satu fokus utama. Hal ini sejalan visi untuk mewujudkan daerah yang lebih maju mandiri dan berdaya saing. Oleh karenanya keberlanjutan pembangunan insfrastruktur melalui jasa kontruksi menjadi sangat krusial.
Hal ini tambahnya, juga terkait pembangunan IKN di Kaltim. Berbagai dampak pembangunan kontruksi dipastikantidak hanya diwilayah IKN, tetapi juga di kota-kota penyangga IKN diseluruh wilayah Kaltim.
“Karena itu semua harus bisa mencermati dengan baik berbagai jasa kontruksi yang ada di daerah kita masing-masing. Dia juga berharap agar peserta rakor dapat memperhatikan koordinasi antar daerah.
“Kita harus saling mendukungdan berbagi pengalaman agar proses pembangunan disetiap kabupaten/kota berjalan lebih efektifdan efisien,” tutupnya. (Adv/Humas).
