Hadiri Diskusi Pendidikan, Hetifah Dorong Muatan Lokal Bahasa Daerah Jadi Program Nasional
Focuskaltim.com, Penajam – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong penggunaan bahasa daerah masuk dalam muatan lokal di sekolah. Hal itu sebagai upaya melestarikan sekaligus menjaga bahasa daerah, khususnya bahasa Paser agar tidak terdegradasi.
Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini, ancaman terhadap menurunnya penggunaan bahasa daerah cukup besar. Terlebih Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi wilayah terdekat dari Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Yang kita miliki jangan sampai terdegradasi. Bagaimana caranya kalau bukan dari sekolah dan rumah,” ujar Hetifah saat menghadiri Diskusi Pendidikan Implementasi Nilai-nilai Karakter Kebangsaan Sebagai Bentuk Merdeka Belajar yang digelar di Hotel Venus, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, PPU, Selasa (22/8/2023).
Dijelaskan Hetifah, masuknya bahasa daerah dalam muatan lokal belum banyak diterapkan. Kondisi itu lantaran terkendala minimnya sumber daya manusia (SDM), terutama guru pengajar khusus bahasa daerah.
Meski begitu, pihaknya melalui Komisi X DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, salah satunya dengan membentuk Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
“Sekarang kita lakukan proses pelestarian. Komitmen politik kami di legislatif dengan meningkatkan kemampuan dan pengembangan SDM,” terangnya.
“Kita mensuport bahasa Paser misal dari kamusnya, kita latih guru-gurunya. Pembinanya untuk bisa mengajar dan beri kesempatan anak-anak berpidato pake bahasa daerah,” tambahnya.
Masuknya bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah, kata Hetifah juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Peraturan daerah (Perda) penggunaan bahasa daerah di sekolah perlu diberlakukan.
Pihaknya juga berharap, masuknya bahasa daerah dalam muatan lokal sekolah bisa menjadi program nasional, yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia.
“Kalau itu ternyata inovasi bagus, bukan tidak mungkin jadi program nasional. Sehingga kebijakan itu tidak hanya top down atau dari pusat ke daerah, tapi sebaliknya,” pungkasnya. (*)
