Komisi II DPRD Kaltim Dorong Pemprov Gandeng Profesional Kelola Stadion Palaran
Focuskaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengusulkan Pemprov Kaltim menggandeng pengelola profesional agar menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Palaran. Hal itu agar salah satu aset Pemprov Kaltim ini dapat dimanfaatkan sebagaimana seharusnya.
Seperti diketahui, sudah lama Stadion Utama Palaran dikenal sebagai aset Pemprov Kaltim yang mati suri. Yaitu sejak digunakan di PON Kaltim 2008, pengelolaannya terkesan setengah hati.
“Saya merekomendasikan pengelolaannya ke pengelola yang profesional. Itu harus by data dulu,” kata Nidya, Jumat (27/10/2023).
Adanya perbaikan di jalanan depan Stadion Utama Palaran saat ini juga direspons baik. Termasuk pemagaran di sekeliling kompleks stadion itu menjadi hal yang memang seharusnya dilakukan sejak lama..
“Hari ini kan mulai dirawat ya, jalannya sudah mulai diaspal dan bagus,” lanjutnya.
Kendati demikian, Nidya berharap ada perbaikan lebih lanjut. Khususnya untuk beberapa gedung dan tempat cabang olahraga (cabor) yang berada di dalam stadion.
Pihaknya sudah sejak jauh hari angkat suara soal Stadion Utama Palaran yang tak terawat dengan baik. Sehingga, ketika ada perbaikan sedikit demi sedikit, menurutnya sorotan yang disuarakan pihaknya beberapa waktu lalu bisa direspons dengan baik.
“Komisi II DPRD Kaltim sampai saat ini akan terus mengritisi dan meminta Pemprov Kaltim agar fokus terhadap perbaikan aset-aset yang ada. Jangan sampai aset seperti Stadion Utama Palaran yang sudah terbangun dengan megah tapi di kemudian hari tak dirawat dengan baik,” bebernya.
Terkait pengelolaan Stadion Utama Palaran nanti akan diserahkan ke pihak mana, pihaknya masih akan melihat itu. Sebab nantinya akan ada penawaran semacam bentuk kerja sama.
“Kami memang minta pemerintah untuk fokus terhadap perbaikan aset-aset yang ada. Bentuk kerja sama itu kan macam-macam untuk pihak ketiganya. Bisa swasta, mungkin pemda lain. Misalnya ya, kan kita enggak tahu karena kita belum punya kapasitas untuk mengelola. Kita lihat nanti,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim))
