Komisi IV DPRD Kaltim Minta Pemprov Tingkatkan Sarpras SLB
Focuskaltim.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim, memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) turut jadi perhatian pihaknya. Salah satu yang menjadi fokusnya ialah perlunya peningkatan kualitas di lembaga pendidikan khusus ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan, sejauh ini persoalan SLB masih terkait sarana dan prasarana. Selain dari itu, juga tenaga pendidik atau guru yang berkompeten.
“Untuk SLB di semua kabupaten dan kota, kami coba perhatiannya sama. Cuma selama ini, garis besarnya itu soal sarana prasarana. Kedua terkait dengan kecukupan pendidiknya,” kata Salehuddin, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, seorang pendidik di SLB tentu harus memiliki latar belakang sebagai lulusan Prodi Pendidikan Luar Biasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya berbagai permaslaah yang sempat terjadi sebelumnya.
Salehuddin menyebutkan pihaknya sudah pernah mengusulkan agar Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Unmul untuk membuka Prodi Pendidikan Luar Biasa. Agar nantinya tenaga pengajar yang mengerti iklim pendidikan di Kaltim bisa dimunculkan.
Menurutnya, persoalan SLB cukup ironis. Jika bicara proporsi secara regulasi, Kaltim memang belum bisa mencukupi kebutuhan guru SLB. Bahkan, ada permintaan penambahan guru SLB dari beberapa kabupaten dan kota.
“Termasuk penambahan rombongan belajar (rombel). Berdasarkan informasi yang kami dapat, ternyata trennya siswa berkebutuhan khusus itu makin tahun makin bertambah,” ujar politisi dari Fraksi Golkar itu.
Bertambahnya tren siswa berkebutuhan khusus tiap tahunnya di Kaltim, justru menjadi tantangan tersendiri. Apalagi jika berbicara soal guru-guru SLB yang masih terbatas.
Apalagi, mengingat di kampus-kampus se-Kaltim yang belum ada menyediakan Prodi Pendidikan Luar Biasa. Hal ini tentu menjadi catatan dan perhatian.
Sekalipun ada warga Kaltim yang hendak mengenyam pendidikan di Prodi Pendidikan Luar Biasa, masih harus bertandang ke kampus-kampus di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya.
“Ini jadi tantangan tersendiri, terutama dari terbatasnya pendidik,” pungkas Salehuddin. (Adv/DPRD Kaltim)
