Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Hamdam Minta RT Tingkatkan Peran
Pemkab PPU galakkan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Focuskaltim.com, Penajam – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Angka Stunting di Aula Lantai III Kantor Setkab PPU, Rabu (05/4/2023).
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang didalamnya terdapat amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol (0) persen pada tahun 2024,” kata Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU Tur Wahyu Sutrisno.
Tur Wahyu menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Baca juga: Tekan Lonjakan Harga, Pemkab PPU Bakal Gelar Pasar Murah
Sementara itu, Bupati Hamdam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Para Kepala OPD, Camat dan Stakeholder lainnya yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Tahun 2022.
Angka Kemiskinan di Tahun 2022 mengalami penurunan 0,97 persen menjadi 1,13 persen dari 2,10 persen pada tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, angka Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, dari 27,3 persen menjadi 21,8 persen.
“Jangan sampai penurunan angka ini serta merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.
Di tahun 2023, target angka kemiskinan di wilayah PPU sebesar 1 persen. Sedangkan di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen atau sejalan dengan target Nasional.
Baca juga: Perbaiki Jalan Buluminung, Pemkab PPU Ingin Hidupkan Kawasan Industri Buluminung
Dijelakanya, permasalahan kemiskinan ini adalah aib bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hamdam mengajak seluruh rekan-rekan OPD selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ini.
Hamdam juga minta kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan untuk mengoptimalkan peran RT dalam proses pendataan kemiskinan secara real.
“Saya titip kepada rekan-rekan di kecamatan untuk optimalkan peran perangkat desa dan kelurahan, untuk mengoptimalkan peran RT-nya, terutama dalam men-check atau memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan,” tandasnya. (Adv)
