Sekda Balikpapan Minta OPD Optimalkan Serapan Anggaran
Focuskaltim.com, Balikpapan – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin berharap anggaran 2023 bisa terserap maksimal dan tidak menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Sehingga diminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempergunakan anggaran dengan semaksimal mungkin.
“Kepada OPD untuk fokus pada program kepala daerah yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026,” tegasnya, Kamis (2/11/2023).
Muhaimin mengaku, untuk anggaran terahadap beberapa program prioritas Pemkot Balikpapan. Misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur kota. “Untuk APBD Kota Balikpapan 2024 senilai Rp3,6 triliun, sesuai Rancangan APBD 2024,” ujarnya.
Muhaimin berharap, untuk serapan APBD P 2023 dapat terserap maksimal sehingga nilai APBD 2024 mendatang juga bisa lebih baik, atau meningkat.
Menurutnya, mengoptimalkan serapan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dapat dilakukan mulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan sekretariat daerah.
Selain itu, pelaporan juga dilakukan secara berjenjang. Mulai diinput oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Esselon 4 atau pejabat fungsional. Berikutnya dilakukan verifikasi pelaporan oleh Kepala Bagian (Kabag) maupun Kepala Bidang (Kabid) dan terakhir yakni signed pelaporan ke Kepala OPD. Jadi, pelaporan yang sudah signed sebagai wujud representasi kinerja perangkat daerah.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, mengatakan pihaknya mendorong Pemkot Balikpapan untuk inovatif dalam merealisasikan pemanfaatan anggaran.
Pasalnya, penyerapan yang maksimal dapat membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Disamping itu, agar tidak terjadi penyerapan anggaran yang baru melonjak saat penghujung tahun nantinya.
“Kepala dinas dan kepala bidang harus menggenjot kinerja bawahannya. Program-programnya segera dijalankan,” terangnya
Disinggung dampak yang ditimbulkan seperti pergeseran anggaran, Abdulloh mengaku belum melihat jauh sampai ke sana. Sebab anggaran yang ada saja belum dijalankan dengan maksimal.
“Kalau penyerapan rendah, semua kegiatan pelayanan masyarakat akan terhenti. Yang dirugikan adalah masyarakat. Otomatis akan mempengaruhi APBD 2023 nanti,” tutupnya. (*)
