Upaya Pusat Tekan Stunting, Ribuan Warga PPU Terima Bantuan Pangan
Focuskaltim.com, Penajam – Pemerintah pusat terus berupaya menekan stunting. Hal itu dilakukan melalui penyaluran bantuan beras khususnya keluarga rentan pangan.
Distribusi bantuan pangan melalui kerjasama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog), serta melibatkan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Program bantuan tahap kedua ini, ditujukan bagi 9.899 kepala keluarga (KK) di empat kecamatan. Angka itu berkurang dari total penerima bantuan sebelumnya, yakni 10.951 KK. Dengan masing-masing keluarga menerima 10 kilogram beras.
“Ini ditujukan sebagai bentuk eskalasi dari surat edaran Pemerintah Pusat untuk menekan stunting dan juga memfokuskannya pada keluarga rentan pangan,” kata Kasi) Kerawanan Pangan DKP PPU, Sri Harijanto, Rabu (13/9/2023).
Dari total bantuan di tahap kedua ini, distribusi terbanyak berada di wilayah Kecamatan Penajam dengan 3.964 KK, Babulu 2.889 KK, Sepaku 2.340 dan Waru 976 KK bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Data penerima bantuan mengacu pada DTKS Kemensos. Meski begitu, pihak DKP tetap melakukan verifikasi data kembali agar penerima tepat sasaran, utamanya bagi keluarga rentan pangan yang memiliki balita.
Pola distribusi bantuan sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini sistem penerimaan dan pendataan dilakukan secara digital dan terintergrasi dengan sistem milik kementerian. Hal itu untuk mempermudah pelaporan dari pihak transporter sebagai jasa penyedia pengiriman bantuan bersama Bulog dan Bapanas.
Distribusi bantuan juga turut dilakukan langsung ke masing-masing desa dan kelurahan, sehingga warga bisa datang langsung dan dilakukan penanda tanganan serah terima serta pengambilan data untuk masing-masing KK.
“Tiga bulan ke depan untuk kebutuhan bulan September sampai bulan November untuk tahap kedua ini diharapkan dapat terpenuhi,” paparnya.
Kepala DKP PPU, Mulyono menambahkan, dengan berkurangnya jumlah KPM antara bantuan tahap pertama dan kedua, menandakan pihaknya berhasil menekan angka kerentanan pangan.
“Dalam artian, intervensi bantuan tahap satu untuk desa dan kelurahan rentan pangan bisa dikatakan berhasil,” tuturnya.
Pihaknya bahkan akan melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk menentukan jumlah KPM tersebut apakah berkurang ataupun bertambah.
“Saya rasa sudah berkurang, sebab tingkatan pendapatan masyarakat di PPU kan tidak ada yang di bawah Rp12.000 perhari,” sahutnya.
Koordinasi dengan SKPD terkait perihal data tersebut akan terus dikawal agar KPM yang disajikan benar-benar tervalidasi untuk menentukan kebijakan dan memberikan capaian yang baik dan maksimal. (*)
